Sumber Hukum : Pengertian, Jenis serta Contoh

Pengertian Sumber Hukum

 

Sumber hukum adalah semua yang memicu muncul suatu peraturan yang memiliki power yang berssifat memaksa, yaitu jika melakukan pelanggaran maka akan menyebabkan munculnya sanksi yang tegas dan nyata.

Jenis Sumber Hukum 

 

Sumber hukum bisa terlihat dari dua segi sisi diantaranya segi materiil dan segi formil.

Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah suatu sumber hukum yang menentukan atau menetapkan isi dari kaidah atau norma hukum, yang terdiri atas:

  1. Pendapat hukum seseorang
  2. Agama
  3. Kebiasaan
  4. Politik hukum datang dari pemerintah

Sumber hukum materiil, yaitu wadah materi hukum tersebut diambil. Sumber hukum materiil ini termasuk faktor yang membantu terbentuknya hukum. Sumber hukum materiil dapat direview dari beberapa sudut, misalnya seperti dari sudut sejarah, ekonomi, filsafat, sosiologi dan sebagainya.

Contohnya :

  • Seorang pakar ekonomi akan menyebutkan, bahwa kebutuhan segi ekonomi terhadap masyarakat tersebut lah yang akan menyebabkan munculnya hukum.
  • Seorang pakar sosiolog / kemasyarakatan akan menyebutkan bahwa yang ditetapkan sumber hukum adalah peristiwa yang terjadi terhadap masyarakat.

Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah sumber atau wadah dari mana suatu peraturan mendapatkan kekuatan hukum. Hal ini berhubungan dengan cara atau bentuk yang menyebabkan berlakunya peraturan hukum tersebut.

Sumber hukum formil, antara lain:

  1. Undang-Undang (statute)
  2. Kebiasaan (custom)
  3. Keputusan hakim (jurisprudentie)
  4. Traktat (treaty)
  5. Pendapat sarjana hukum

A. Undang-Undang (Statute)

Undang-undang adalah suatu aturan negara yang memiliki power hukum yang mengikat, dilaksanakan serta dipelihara oleh pemimpin negara.

Menurut Buys, undang-undang itu memliki dua artian, yaitu :

  • UU dalam artian formil adalah setiap putusan pemerintah yang termasuk undang-undang karena cara dalam pembuatannya, misalnya : Pemerintah bersama parlemen membuat keputusan.
  • UU dalam arti materiil, adalah setiap putusan pemerintah yang berdasarkan isinya mengikat langsung setiap penduduk

1) Syarat berlakunya Undang-undang

Syarat utama berlakunya Undang-undang yaitu diundangkan pada Lembaran Negara (LN) oleh Menteri atau Sekretaris Negara. Tanggal berlakuna undang-undang dimulai berdasarkan tanggal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Apabila tanggal berlakunya tersebut tidak ada dalam undang-undang, maka Undang-undang tersebut akan mulai berlaku selama 30 hari sesudah diundangkan pada LN untuk Madura dan Jawa, serta untuk daerah lainnya baru akan berlaku selama 100 hari setelah pengundangan dalam Lembaran Negara. Selesai syarat itu dipenuhi maka berlakulah suatu Fictie Hukum: setiap orang diasumsikan telah mengetahui terdapat suatu Undang-undang. Hal ini maksudnya bahwa apabila ada seorang melanggar undang-undang itu, ia tidak diperkenankan membebaskan serta membela dengan alasan tidak mengetahui akan undang-undang tersebut.

2) Berakhir suatu Kekuatan Berlakunya Undang-Undang

Suatu Undang-Undang diasumsikan tidak berlaku lagi, apabila :

a. Masa waktu berlakunya undang-undang tersebut sudah lewat
b. Kondisi atau keadaan dimana undang-undang tersebut tidak ada lagi
c. Undang-undang tersebut dengan nyata dan tegas dicabut oleh suatu lembaga yang membuat lebih tinggi
d. Telah diperbaharui Undang-undang yang isinya berlawanan dengan undang-undang yang terdahulu

3) Pengertian Berita Negara dan Lembaran Negara

Zaman Hindia Belanda, Lembaran Negara ini di sebut staatsblad atau disingkat Stb. atau S., Setelah Undang-undang diundangkan terhadapa Lembaran Negara, Lalu diumumkan pada Berita Negara, setelah itu baru diumumkan ke siaran pemerintah lewat surat kabar, radio serta televisi. Pada zaman Jepang, Berita Negara disebut dengan Kan Po, pada zaman Hindia Belanda disebut dengan  De Javansche Courant. 

Adapun perbedaan antara Berita Negara dan Lembaran Negara yaitu, Lembaran Negara adalah suatu lembar (kertas) wadah mengumumkan atau mengundang segala peraturan negara maupun pemerintah supaya sah berlaku. Adapun Berita Negara adalah suatu penerbitan yang resmi dari Sekretariat Negara yang mewadahi hal-hal yang berkaitan dengan peraturan negara maupun pemerintah serta memuat surat yang diasumsikan perlu, seperti misalnya Akta pendirian Firma, PT, koperasi, nama orang yang di naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia, dll.

Penjelasan dari Undang-undang dimuat pada Tambahan Lembaran Negara (TLN) yang disebut tahun penerbitnya dan nomor berurutan. Contohnya : LN Th 1974 No.1 (LN 1974/1), TLN Th 1974 No.3019.

Keterangan :

  1. Lembaran Negara RI Th 1974 No.1
    Isinya: Undang-Undang RI No.1 Th 1974 tentang Perkawinan
    Tambahan Lembaran Negara RI No.3019
  2. Lembaran Negara RI Th 1997 No.73
    Isinya: Undang-undang RI No.25 Th 1997 tentang Ketenagakerjaan
    Tambahan Lembaran Negara RI No.3702
    Isinya: Penjelasan Atas Undang-Undang RI No.25 Th 1997 tentang ketenagakerjaan

B. Kebiasaan (custom)

Kebiasaan adalah suatu perbuatan manusia yang terus menerus dilakukan hal yang sama. Jika suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat serta kebiasaan tersebut selalu terus menerus dilakukan serupa, sehingga tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan itu dirasa sebagai pelanggaran pendapat hukum. Lalu, muncullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup terlihat sebagai hukum.
Contoh : Jika seorang komisioner sekali saja menerima upah (gratifikasi) 10% dari hasil penjualan atau pembelian, dan hal ini  terus menerus dan juga komisioner lainnya juga mendapat upah yang sama yaitu sebesar 10% maka muncul suatu kebiasaan yang lambat laun akan berkembang menjadi hukum indonesia.

C. Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

Peraturan mutlak pada zaman hindia belanda terdahulu adalah Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang singkat A.B. (ketentuan-ketentuan umum mengenai peraturan perundangan bagi Indonesia). A.B. ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 yang terdapat dalam Staatsblad 1847 No.23, dan hingga sekarang masih berlaku menurut Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua badan negara serta peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum dilaksanakan pembaharuan berdasarkan undang-undang dasar ini.

Berdasakan Pasal 22 A.B. hakim yang menolak dalam menyelesaikan perkara dengan alasan bahwa aturan perundangan tersebut tidak menjelaskan, menyebutkan ataupun tidak lengkap maka ia berhak diadili sebab menolak mengadili. Dari ketentuan Pasal 2 A.B. tersebut jelaslah, bahwa seorang hakim memiliki kewajiban dalam membuat peraturan sendiri dalam menyelesaikan perkara. Lalu, jika kebiasaan atau undang-undang tidak memberikan aturan yang bisa digunakan pada penyelesaian perkara maka hakim hendaklah membuat aturan sendiri.
Keputusan hakim yang mengandung aturannya sendiri menurut wewenang yang diberikan oleh Pasal 22 A.B. menjadi dasar putusan hakim lainnya dalam mengadili perkara. Keputusan hakim ini akhirnya akan menjadi sumber hukum untuk pengadilan yang umum disebut Hukum Yurisprudensi.

Maka, Yurisprudensi adalah keputusan hakim dahulu yang sering dijadikan dasar putusan dan diikuti oleh hakim yang lain tentang masalah yang serupa.

D. Traktat (treaty)

Jika dua orang menyebutkan kata sepakat atau konsensus mengenai suatu hal, maka mereka dikatakan telah terikat perjanjian. Akibat dari perjanjian tersebut adalah kedua belah pihak yang terikat pada isi perjanjian yang telah disepakatinya.
Hal semacam itu disebut pacta sunt servanda yang artinya, bahwa perjanjian mengikat pihak yang membuat perjanjian hendaklah ditepati serta ditaati.

Perjanjian yang dilaksanakan oleh dua atau lebih negara disebut dengan perjanjian internasional atau perjanjian antarnegara ataupun disebut traktat. Traktat juga mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. Apaila traktat hanya dilaksanakan oleh dua negara saja maka disebut dengan traktat bilateral, misalnya perjanjian antarnegara yang dilaksanakan antara pemerintah RI dan pemerintah RRC mengenai dwi kewarganegaraan. Apabila dibuat oleh lebih dari dua negara disebut dengan traktat multilateral, misalnya perjanjian internasional mengenai pertahanan bersama negara Eropa NATO (North Atlantic Treaty Organization/Pakta pertahanan Atlantik Utara) yang diikuti oleh sejumlah negara Eropa.

Apabila ada traktat multilateral yang memberikan peluang kesempatan terhadap negara yang pada mulanya tidak mengikut serta tapi selanjutnya menjadi bagiannya maka traktat tersebut disebut dengan traktat terbuka atau traktat kolektif, misalnya piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

E. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

Doktrin yang terkenal juga memiliki power serta berpengaruh dalam turut andil penetapan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi sudah menjelaskan bahwa hakim selalu berpegang terhadap pendapat sejumlah orang atau doktrin yang lebih mengenal dalam Pengetahuan Ilmu Hukum.

Dalam menentukan apa yang menjadi dasar putusannya, hakim sering menyebut atau mengutip doktrin tentang soal yang harus diselesaikannya; apalagi jika sarjana hukum itu menetapkan bagaimana yang semestinya. Pendapat itu menjadi acuan keputusan hakim itu. Terutama dalam kerja sama internasional pendapat para doktrin memiliki pengaruh yang besar. Bagi hukum internasional doktrin termasuk sumber hukum yang begitu penting.

Mahkamah internasional dalam piagam Mahkamah internasional (statute of the international court of justice) pada pasal 38 ayat (1) menyebutkan, bahwa dalam memutus atau menimbang suatu konflik bisa menggunakan sejumlah pedoman antara lain sebagai berikut :

a. Perjanjian-perjanjian internasional (international conventions)
b. Kebiasaan-kebiasaan internasional (iinternational custom)
c. Keputusan hakim (judicial desicions) dan pendapat sarjana hukum
d. Asas-asas hukum yang telah disetujui oleh para bangsa-bangsa yang beradab

Iklan

Post Author: Author