Politik Hukum Indonesia Menurut Ahli (Negara RI)

Menurut Hartono Hadiesoeprapto, dalam buku karyanya “Pengantar Tata Hukum Indonesia”, mengatakan :

Politik Hukum Nasional adalah kebijaksanaan atau disebut juga dalam bahasa asing policy dari pemimpin negara Republik Indonesia tentang hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia”

Sebaliknya Teuku Mohammad Radhie, dalam Prisma No.6 Th II Desember 1973 halaman 4 mengatakan :

“Adapun politik hukum di sini dalam artian sebagai pernyataan kehendak pemimpin negara tentang hukum yang berlaku di wilayahnya, dan tentang ke arah mana hukum tersebut hendak di kembangkan”

Berikutnya, maksud dari Politik Hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Tentang nilai,  penentuannya, pengembangannya serta pemberian bentuk lamanya.
  2. Kebijaksanaan terpenting yang menetapkan atau memutuskan arah, bentuk maupun isi dari hukum nantinya dibentuk.

Pada UUD 1945 tidak ditemukan satu pasal pun yang menyebutkan masalah Politik Hukum Indonesia. Tersurat memang tidak ada, tetapi tersirat bisa ditemukan pada pembukaan UUD 1945.

Iklan

Post Author: Author