Peraturan Perundang Undangan di Indonesia

A. Masa sebelum dekrit presiden 5 Juli 1959

 

Menurut UUDS / UUD Sementara 1950, peraturan perundangan-undangan di negara Indonesia terdiri dari UUD, UU, UU Darurat, Peraturan Pemerintah tingkat pusat dan  tingkat daerah.

Penjelasan UUD

UUD adalah suatu piagam yang menjelaskan cita-cita bangsa dan mewadahi garis besar dasar serta tujuan negara. Pembentukan UUD dilakukan oleh suatu badan khusus untuk hal tersebut, seperti:
a. Panitia persiapan Kemerdekaan RI yang menetapkan UUD 45
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat / MPR menurut ketentuan UUD 45
c. Pemerintah dan konstituante  menurut ketentuan UUDS 1950
Pembentukan Undang-undang berdasarkan UUD disebut UU Organik (undang-undang pelaksanaan dari suatu UUD).
Suatu UUD memiliki rangka sebagai berikut:
a. Mukadimah / pembukaan / preambule
b. Bab-bab yang terdiri atas bagian-bagian
c. Bagian terdiri atas pasal-pasal
d. Pasal terbagi atas ayat-ayat

Rangka UUD 1945 adalah :

  1. Pembukaan   : 4 Alenia
  2. Isi UUD 1945  : 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Peraturan Peralihan, 2 Ayat Peraturan Tambahan
  3. Penjelasan UUD 1945

Sedangkan rangka UUD 1945 hasil amandemen keempat merupakan rangka UUD 1945 hasil amandemen (ke 1, 1999 – ke 4, 2002).

1. Pembukaan (Preambule)
2. Pasal-pasal

  1. BAB I : Bentuk dan Kedaulatan : Pasal 1 (ayat 1, 2, 3)
  2. BAB II : MPR = Pasal 2 (ayat 1,2,3) dan Pasal 3 (ayat 1,2,3)
  3. Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara = Pasal 4 (ayat 1,2), Pasal 5 (ayat 1,2), Pasal 6A (ayat 1,2,3,4,5), Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B (ayat 1,2,3,4,5,6,7),, Pasal 7C, Pasal 8 (ayat 1,2,3), Pasal 9 (ayat 1,2), Pasal 10, Pasal 11 (ayat 1,2,3), Pasal 12, Pasal 13 (ayat 1,2,3), Pasal 14 (ayat 1,2), Pasal 15, Pasal 16
  4. Bab V : Kemeneg = Pasal 17 (ayat 1,2,3,4)
  5. Bab VI : Pemerintahan Daerah = Pasal 18 (pasal 1,2,3,4,5,6,7), Pasal 18A (ayat 1,2), Pasal 18B (ayat 1,2)
  6. Bab VII : DPR = Pasal 19 (ayat 1,2,3), Pasal 20 (ayat 1,2,3,4,5), Pasal 20A (ayat 1,2,3,4), pasal 21 (ayat 1,2), Pasal 22 (ayat 1,2,3,4), pasal 22A, Pasal 22B
  7. Bab VIIA : DPD = Pasal 22C (ayat 1,2,3,4), Pasal 22D (ayat 1,2,3,4)
  8. Bab VIIB : Pemilihan Umum = Pasal 22E (ayat 1,2,3,4,5,6)
  9. Bab VIII : Hal Keuangan = Pasal 23 (ayat 1,2,3), Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D
  10. Bab VIIIA : BPK = Pasal 23E (ayat 1,2,3), Pasal 23F (ayat 1,2), Pasal 23G (ayat 1,2)
  11. Bab IX : Kekuasaan Kehakiman = Pasal 24 (ayat 1,2,3), Pasal 24A (ayat 1,2,3,4,5), Pasal 24B (ayat 1,2,3,4), Pasal 24C (ayat 1,2,3,4,5,6), Pasal 25
  12. Bab IXA : Wilayah Negara = Pasal 25A
  13. Bab X : Warga Negara dan Penduduk = Pasal 26 (ayat 1,2,3), Pasal 27 (ayat 1,2,3), Pasal 28
  14. Bab XA : HAM = Pasal 28A, Pasal 28B (ayat 1,2), Pasal 28C (ayat 1,2), Pasal 28D (ayat 1,2,3,4), Pasal 28E (ayat 1,2,3), Pasal 28F,
    Pasal 28G(ayat 1,2), Pasal 28H (ayat 1,2,3,4), Pasal 28I (ayat 1,2,3,4,5), Pasal 28J (ayat 1,2)
  15. Bab XI : Agama = Pasal 29 (ayat 1,2)
  16. Bab XII : Pertahanan dan Keamanan Negara = Pasal 30 (ayat 1,2,3,4,5)
  17. Bab XIII : Pendidikan dan Kebudayaan = Pasal 31 (ayat 1,2,3,4,5), Pasal 32 (ayat 1,2)
  18. Bab XIV : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial = Pasal 33 (ayat 1,2,3,4,5), Pasal 34 (ayat 1,2,3,4)
  19. Bab XV : Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan = Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C
  20. Bab XVI : Perubahan UUD = Pasal 37 (ayat 1,2,3,4,5)

3. Aturan peralihan : Pasal I, Pasal II, Pasal III
4. Aturan tambahan : Pasal I dan Pasal II
UUD umumnya disebut konstitusi, namun sebenarnya konstitusi jelas berbeda dengan UUD. UUD adalah hanya bentuk tertulis memuat peraturan hukum negara sedangkan Konstitusi tidak hanya memuat peraturan tertulis, namun termasuk juga mencakup peraturan hukum negara yang bentuknya tidak tertulis (convention). Jadi, pengertian konstitusi tidak dala artian sempit namun luas dari pada UUD.

ad.b

Undang-undang (biasa) adalah negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya yang dibentuk berdasarkan dan untuk melaksanakan UUD. Menurut UUD 1950 Pasal 89, Pembentukan Undang-Undang dibentuk oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah. Suatu undang-undang terdiri atas:

  1. Konsiderans, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan dibentuknya suatu undang-undang.
    Konsiderans dinyatakan dengan kata-kata:
    Menimbang: bahwa … dan seterusnya (alasan-alasan pembentukan undang-undang)
    Mengingat: … (disebut pasal UUD atau undang-undang lain yang menjadi dasar kekuasaan pembuat undang-undang)
  2. Diktum adalah keputusan yang diambil oleh pembuat undang-undang, setelah disebutkan alasan pembentukannya.
    Memutuskan:
    Menetapkan … (disebut nama undang-undang)
  3. Isi: isi UU itu terdiri atas: bab-bab, bagian, pasal, dan ayat-ayat
    UU Darurat yaitu suatu Undang-Undang Dasar dibuatkan pemerintah sendiri atas tanggung jawab pemerintah dan kuasa sebab kondisi yang mendesak untuk diatur segera.

UU Darurat dikeluarkan dengan keterangan dan bentuk seperti UU biasa dengan perbedaan:
1. Kalimat “atas persetujuan DPR” dihapuskan. UU Darurat bisa disahkan oleh Presiden dengan melalui persetujuan DPR menjadi UU biasa. UU Darurat mempunyai kekuasaan dan derajat yang serupa dengan UU biasa.
2. Dalam menimbang harus diterangkan bahwa karena keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan.

ad.c

Peraturan pemerintah (pusat) adalah suatu peraturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu undang-undang. Peraturan pemerintah dibuat semata-mata oleh pemerintah tanpa kerja sama dengan DPR.
Peraturan pemerintah dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan yang seperti undang-undang Darurat, dengan perbedaan kalimat “bahwa keadaan mendesak…” dihilangkan.

ad.d

Peraturan daerah merupakan segala peraturan yang dibuat oleh para pemerintah setempat dalam melaksanakan peraturan lainnya yang lebih tinggi derajatnya.

B. Masa Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (sekarang)

 

a. Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundangan

Untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat dan mengatur masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai bentuk peraturan negara yang umumnya disebut peraturan perundangan.

Adapun Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI saat ini berdasarkan ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (lalu dikuatkan oleh ketetapan MPR No.V/MPR/1973) adalah sebagai berikut :
a. UUD 1945 Republik Indonesia
b. Ketetapan MPR
c. UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
d. Peraturan Pemerintah / PP
e. Keputusan Presiden / Keppres
f. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya

Sistem urutan  peraturan perundangan di atas tidak bisa diganti ataupun dipertukarkan tingkat kedudukannya. Oleh sebab itu, tata urutan peraturan perundangan tersebut disusun menurut tinggi rendahnya tingkat kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut dan menunjukkan tinggi rendahnya suatu lembaga penyusun peraturan perundangan.

Peraturan perundangan yang tingkat kedudukannya lebih rendah tidak boleh berlawanan kandungannya dengan peraturan perundangan lainnya yang tingkat kedudukannya lebih tinggi. Misalnya: UUD tidak boleh berlawanan kandungan / isinya dengan yang ditetapkan MPR. Begitu juga eraturan pemerintah dengan undang-undang dan sebagainya.

b. UUD 1945

UUD adalah suatu peraturan negara yang paling tinggi terhadap negara yang berisi ketentuan pokok dan termasuk salah satu sumber dari peraturan perundangan lainnya yang dikeluarkan oleh negara tersebut.

UUD dari suatu negara hanyalah termasuk sebagian dari Hukum Dasar Negara tersebut dan bukan termasuk satu-satunya Sumber Hukum.

UUD adalah suatu Hukum Dasar tertulis, sedang disamping UUD ini berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, yang termasuk Sumber Hukum lain, Misalnya: Traktat, Kebiasaan dan sebagainya.

c. Ketetapan MPR

Mengenai ketetapan MPR ada dua macamnya, yaitu sebagai berikut:

  • Ketetapan MPR yang mengandung garis-garis terhadap bidang legislatif diadakan dengan UU.
  • Ketetapan MPR yang mengandung garis-garis besar terhadap bidang eksekutif diadakan dengan Keppres

d. Undang-Undang / UU

UU merupakan bentuk salah satu peraturan perundangan yang dilaksanakan untuk mengadakan UUD atau ketetapan MPR. UU adalah peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang terikat dilaksanakan serta dipelihara oleh pemimpin negara.
Undang-undang tersebut memiliki dua arti, yaitu :

  1. UU, dalam artian materiil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang berdasarkan kandungannya memiliki keterikatan langsung pada setiap penduduk
  2. UU, dalam artian formil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang termasuk UU karena cara serta bentuk pembuatannya.

UU dibuat oleh DPR bersama presiden dalam melaksanakan UUD 1945 serta Ketetapan MPR Republik Indonesia. Bersamaan dengan berlakunya suatu UU, dikenal sejumlah asas peraturan perundangan:

  1. UU tidak berlaku surut
  2. UU yang dibuat oleh pemimpin yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi juga
  3. UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU sifatnya umum
  4. UU yang berlaku lalu membatalkan UU yang terdahulu (yang mengatur hal tertentu yang serupa)
  5. UU tidak bisa diganggu gugat.

e. Peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (Perpu)

Perpu diatur pada UUD 45 Pasal 22, sebagai berikut ;

  1. Pada situasi yang genting, Presiden berhak melakukan suatu peraturan pemerintah sebagai pengganti UU
  2. Peraturan pemerintah tersebut haruslah mendapatkan persetujuan DPR terhadap persidangan yang berikut.
  3. Apabila tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut

Pada UUD 1945, Perpu harus dilaksanakan dalam menjamin keselamatan negara oleh pemerintah dalam keadaan yang mendesak, yang memaksa pemerintah untuk bergerak cepat. Meskipun, pemerintah tetap berada pengawasan DPR. Oleh sebab itu, Perpu pada pasal 22 UUD 1945, yang kekuatannya serupa dengan UU harus disahkan terdahulu oleh DPR.

Ketentuan UUD 1945 itu memberikan suatu kekuasaan yang begitu besar kepada presiden, sebab perpu memiliki derajat / kekuasaan berlaku yang serupa dengan UU. Kekuasaan presiden itu membutuhkan pengawasan dari DPR agar tidak disalahgunakan.

f. Peraturan Pemerintah

UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat (2) UUD 1945). Selain peraturan pemerintah pusat, dikenal juga peraturan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah pusat mengandung aturan umum dalam melaksanakan UU, sedangkan peraturan pemerintah daerah kandungannya tidak boleh berlawanan dengan peraturan pemerintah pusat, dan Apabila ternyata berlawanan maka peraturan daerah tersebut dengan sendiri akan tidak berlaku / dibatalkan.

g. Keputusan Presiden (Keppres)

Presiden memiliki hak dalam mengeluarkan keppres yang memuat keputusan yang sifatnya einmalig yaitu mengatur atau berlaku sesuatu hal tertentu saja (khusus), untuk mengadakan ketentuan UU yang bersangkutan, ketetapan MPR terhadap peraturan pemerintah pusat atau bidang eksekutif.

h. Peraturan-peraturan Pelaksana lainnya

Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, baik yang dilaksanakan oleh pejabat sipil militer maupun oleh pejabat sipil, seperti instruksi menteri, keputusan menteri, dan lain-lain harus juga dengan tegas menurut dan bersumber terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Iklan

Post Author: Author