Lahirnya Hukum Indonesia / Negara RI

Goodinfoa.com – Kapan lahirnya Hukum Indonesia? Jika dilihat dari segi namanya, yaitu Hukum Indonesia, Sudah pasti bisa diketahui bahwa Lahirnya Hukum Indonesia berkenaan juga dengan Lahirnya Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, saat itu bangsa Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan.

LAHIRNYA HUKUM NEGARA INDONESIA

 

Berikut ini petikan bunyi proklamasi yang dilakukan Bapak Soekarno :

PROKLAMASI

“Kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”

Jakarta, 17 bulan delapan tahun 1945
Atas nama Bangsa Indonesia
Soekarno – Hatta

Dengan dibunyikan proklamasi tersebut, lahir secara resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka serta berdaulat yang meliputi wilayah kekuasaannya dari Sabang sampai Merauke.

Begitu penting sekali arti tanggal 17 Agustus 1945 teruntuk bangsa Indonesia sebab di samping termasuk saat pertama kali dibacanya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, juga termasuk awal lahirnya bangsa Indonesia dan Negara RI. Negara yang berdiri diatas UUD 1945 dimana Pancasila menjadi dasar falsafahnya. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah UUD 1945. Jadi, proklamasi adalah pemberi semangat yang luar biasa kepada Rakyat Indonesia, sehingga proklamasi sangat bearti untuk :

  1. Menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat
  2. Menetapkan Hukum Indonesia di mana UUD 1945 merupakan dasar dari segala perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya UUD 1945 bisa diketahui secara jelas dan tertulis mengenai garis-garis utama dari Hukum Indonesia. Meskipun sudah berdaulat dan merdeka serta bisa menggantikan sistem dan dasar susunan ketatanegaraan, tetapi terhadap bidang hukum belum mampu menggantikan sama sekali hukum yang sudah berlaku terhadap masyarakat. Ketidakmampuan ini diakui negara, adalah dengan melaksanakan peraturan peralihan dalam UUD Dasarnya (pasal peralihan adalah pasal yang berisi petunjuk mengenai peralihan dan tata hukum yang lama ke tata hukum yang baru).

Pasal peralihan yang dimaksud terdapat pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua Badan Negara serta peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum dilaksanakan yang baru berdasarkan undang-undang dasar ini”

Didalam peraturan peralihan itu diharapkan supaya semua atau hal-hal sesuatu yang masih hidup dan terdapat terhadap masyarakat boleh dinyatakan tetap sah selama tidak berlawanan dengan keputusan yang baru dibuat, atau pada tata hukum yang baru tersebut belum diatur maka butuh dicari peraturan yang mengatur hal tersebut sebelumnya. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa fungsi peraturan peralihan adalah mencegah terjadinya kevakuman atau kekosongan hukum. Untuk mencegah hal tersebut itulah maka melalui Pasal II Pengaturan Peralihan UUD 1945 disahkan peraturan yang berasal dari zaman Hindia Belanda selama tidak berlawan atau belum dibuat peraturan yang baru.

Walaupun demikian, bukan berarti bahwa Tata Hukum Indonesia adalah kelanjutan dari tata hukum Hindia Belanda, karena peraturan tersebut diberlakukan hanya sebentar, selama peraturan baru yang sesuai dengan UUD 1945 belum ada dan selama tidak bertentangan dengan jiwa UUD 1945.

Keadaan yang seperti ini pernah juga terjadi pada waktu Konstitusi RIS maupun UUDS 1950. Pada kedua konstitusi tersebut tercantum terdapatnya peraturan peralihan, masing-masing ada pada Pasal 192 UUD RIS dan Pasal 142 UUDS 1950.

Share this article to :
  • Megan Tegar

    Mari kawan jangan lupa lihat konten posting saya ya